Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Tidak Paham UU 14 Tahun 2008, DPC PWRI Lambar Kita Yakin Komisioner KI Memegang Teguh UU KIP dan Perki

Lampung - -Tingkat pemahaman Badan Publik yang ada di Provinsi Lampung pada UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih sangat rendah bahkan cenderung tidak memahami isi undang-undang tersebut, Senin 27 Juni 2022. 

Hal ini terlihat saat DPC PWRI ( Persatuan Wartawan Republik Indonesia ) melakukan permohonan informasj Publik kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. 

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Dalam surat permohonan yang berisikan permohonan 1. Rencana Anggaran Biaya, 2. Desain Gambar, 3. Dokumen Kontrak dengan pihak ke 3, 4. Laporan pertanggung jawaban atas salah satu pekerjaan yang ada di Lampung Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2020. 

Dalam surat jawaban yang di terima DPC PWRI yang di kirim oleh Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi tersebut menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang di kecualikan.Jawaban tersebut sangat tidak sesuai dengan UU 14 Tahun 2008  pada pasal 11 dan Pasal 14, Perki Nomor 1 Tahun 2021 pada Pasal 14, dan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2017 pada Bab 3 Point D,  yang mana yang tertulis dengan sangat jelas bahwa Laporan Keuangan merupakan informasi yang bersifat publik dan harus dibuka. 

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI

Jika mengacu pada ketiga aturan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa kekeliruan atas jawaban yang di berikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi provinsi Lampung yang menyatakan bahawa dokumen yang diminta merupakan Informasi yang di Kecualikan. Yudi Hutriwinata selaku Ketua DPC PWRI Lampung Barat menyampaikan “ saat ini kita tengah mengajukan Sengketa Informasi Dengan Dinas Mina Marga kepada Komisi Informasi(KI) Provinsi Lampung, dan kita sangat yakin bahwa komisioner Komisi Informasi akan mengacu pada ketiga aturan tersebut sebagai pedoman dalam Keterbukaan Informasi Publik”. Ujar Yudi yang di dampingi Tim kuasa Hukum. 

“Kita sangat menyayangkan atas ketidak pahaman badan Publik dengan  tingkat provinsi ini dan untuk itu menurut kami Pak gubernur Lampung Arinal Junaidi perlu untuk memberikan instruksi kepada SKPD dibawah Pemprov Provinsi Lampung agar lebih mengindahkan Pergub yang di tanda tangani oleh Pimpinan”. Tutup yudi

Baca juga: Bupati Lambar Serahkan Bantuan Sembako Bagi Lansia Dan Ibu Hamil Di Kec. Pagar Dewa Dan Air Hitam